BNN Diharapkan Dukung Pertanian Terpadu Aceh

06-02-2018 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil Foto :doeh/mr.

 

 

 

Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan memberi dukungan penuh terhadap pola pertanian baru di Aceh. Para petani Aceh kini sedang dialihkan dari kebiasaan menanam ganja sebagai bahan kebutuhan rumah tangga ke pertanian lainnya. Ini program nasional yang membutuhkan keterlibatan BNN.

 

Hal ini diungkap anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat mengikuti rapat dengan Kepala BNN Budi Waseso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (06/2/2018). Setidaknya ada lahan seluas 8 hektar yang akan dijadikan program pertanian terpadu tersebut. Beberapa BUMN juga sedang dimintai kontribusinya lewat alokasi dana CSR yang dimilikinya. Program ini sangat efektif merubah kebiasaan bertani ganja ke komoditas pertanian lainnya yang lebih dibutuhkan dan tidak berisiko.

 

“Mudah-mudahan BNN bisa membantu dan beberapa BUMN juga sedang dimintai bantuannya mengalokasikan dana CSR. Kami hitung sekitar Rp 3 miliar kebutuhannya. BNN juga bisa memberikan rekomendasi atas program ini. Selama ini, program tersebut belum sepenuhnya berhasil karena sebagian masyarakat Aceh belum bisa meninggalkan ketergantungannya pada ganja. Lahan ini juga nanti bisa sebagai pusat belajar pertanian terpadu,” ungkap Nasir.

 

Pada bagian lain, politisi PKS ini juga menyayangkan BNN belum mendapat anggaran memadai. Namun, di tengah kekurangan anggaran itu, BNN tetap berprestasi. Karena anggaran belum memadai, maka kerja sama BNN dengan sejumlah kementerian juga kurang maksimal dalam konteks memerangi peredaran narkotika.

 

“Kami selalu memberi dukungan moral dan finansial kepada BNN sebagai institusi yang mampu menjawab harapan Presiden Joko Widodo. Anggaran BNN belum memadai. Saya berikan apresasi walau ada kekurangan di sana sini. Institusi BNN dengan anggaran yang belum memadai, wajar bila masih ada yang mengatakan BNN belum berhasil. Karena anggaran belum memadai kerja sama dengan kementerian terkait belum maksimal. Masih ada ego sektoral di kalangan kementerian,” urai Nasir lagi. (mh/sc)  

 

 

BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...